DPR dan Pemerintah sepakat mengoptimalkan pembahasan UU sehingga tercapai target program legislasi Nasional (Prolegnas) bersama. "DPR dan pemerintah sepakat mengoptimalkan pembahasan RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I,"Kata Ketua DPR Marzuki Alie seusai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden SBY, di Istana Negara, Kamis,(23/6).

Menurutnya, Dewan bersama pemerintah juga akan mengoptimalkan, memperbaiki mekanisme dan tata cara pembahasan RUU sejak awal sehingga pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah tidak menimbulkan permasalahan berikutnya.

Dia menambahkan, DPR sepakat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh serta terus konsisten terhadap hasil pemekaran daerah. "Kita menyepakati dan segera menyempurnakan aturannya, serta menyiapkan grand desain yang diperuntukkan jangka panjang,"jelasnya.

Menyinggung mengenai penanganan TKI di Arab Saudi, sesuai UUD 1945, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya, baik didalam negeri dan luar negeri, dan menjaga keselamatan tenaga kerja baik fisik maupun moral. "DPR akan segera memperbaiki regulasi dan sistem yang ada terkait penanganan TKI ini,"katanya.

Sementara Presiden SBY mengatakan, terdapat tiga agenda utama dalam rapat konsultasi tersebut,pertama terkait program legislasi nasional, berusaha mengevaluasi perjalan RUU selama 5 tahun, tahun pertama maupun kedua.

Kemudian, membahas tentang tindak lanjut penataan pemekaran daerah. terkait pengembangan wilayah, penambahan dan pengurangan daerah otonom harus segaris dengan tujuan kesejahteraan rakyat dan produktivitas pembangunan. terakhir, membahas mengenai perbaikan dan penyempurnaan mengenai praktek TKI termasuk hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi sejumlah kasus TKI di luar negeri. (si) foto:as/parle